Widget Image
 

Peran Bina Penataan Bangunan Mendukung Pengembangan Pariwisata di Indonesia

(English text below) Dian Irawati selaku Kepala Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus mengisi sesi pertama Konsultasi Teknis Peraturan Perundang-Undangan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang diadakan oleh Kementerian PUPR Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Timur. Dalam pemaparannya, Dian Irawati menjelaskan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia merupakan prioritas yang membutuhkan dukungan kesiapan infrastruktur. Infrastruktur kemudian menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Indonesia yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, pengembangan infrastruktur tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu program Direktorat BPB yang disiapkan untuk pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan adalah Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Menurut Dian Irawati, untuk mencapai status kota hijau, terdapat proses yang harus dilalui yang dimulai dari pemetaan dan perencanaan infrastruktur hijau; perencanaan dan perancangan hijau dalam bentuk Grand Master Plan dengan skala kota dan regional; pembangunan ruang hijau; penguatan institusi dan manajemen terkait ruang hijau; dan mendorong berbagai gerakan komunitas hijau. Agenda Kota Hijau yang direncanakan berlangsung dari tahun 2016-2030 diharapkan dapat terintegrasi dalam peran BPB untuk menangani dan mendukung pembangunan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional.

Dalam implementasinya, BPB bukan hanya menghasilkan fisik infrastruktur, namun terlibat sejak perencanaan awal termasuk dalam penyusunan peraturan daerah terkait bangunan gedung, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, desain kawasan, pembuatan DED, hingga kemudian pembangunan fisik yang akhirnya diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Pengembangan infrastruktur tidak selesai pada tahap serah terima, tetapi penting bagi pemerintah daerah untuk dapat merawat infrastruktur sehingga fungsi keberlanjutan dan perannya sebagai pendukung pariwisata dapat tetap terjaga.

Artikel oleh Daniel Jiang

.

Dian Irawati as the Sub Directorate Head of Specific Development of Building and Environment spoke in the first session during the Technical Consultation of Building and Environment Development Regulations hosted by The Work Force of Building and Environment Development in East Java under the Directory of Building Development, Ministry of Public Works and Housing. In her presentation, Dian Irawati explained how Indonesia tourism sector development is a priority that requires the support of infrastructure readiness. Hence, infrastructure becomes a main priority in developing the country which could affect national economic growth. Yet in the execution, infrastructure development needs to regard environmental sustainability.

One of the programs by the Directory of Building Development that is prepared for a sustainable infrastructure development is the Green City Development Program. According to Dian Irawati, to achieve the green city status, a city needs to go through a thorough process that begins with the mapping and planning of green infrastructure; green planning and designing in the form of Grand Master Plan on the city and regional scale; the development of green spaces; the strengthening of management and institution in regards of the green spaces; and the encouragement of green community movement. The Green City Agenda which is planned to take place from 2016 to 2030 is hoped to be integrated into the Directory of Building Development’s role to handle and support the development of the National Tourism Strategic Areas.

In the implementation, the Directory of Building Development will not only generate physical infrastructure but will be involved from the beginning. The process includes the establishment of regional regulation related to building, Architectural and Environmental Design Plan, regional planning, DED drawing, to the construction of the infrastructure that eventually will be handed over to the respective region. The infrastructure development does not end after the handover, but it is important for the local government to tend the infrastructure so that the sustainability function and its role as a support to tourism could be maintained.

Written by

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
background color : #CCCC
X