Widget Image
 

Arahan Implementasi UU BG demi Pembangunan Berkelanjutan



(English text below) Bertempat di Banyuwangi, Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur di bawah Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Kementerian PUPR Republik Indonesia mengadakan Kampanye Edukasi Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi berbagai instansi yang terkait di Jawa Timur. Membuka Konsultasi Teknis yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2018, Direktur BPB, Iwan Suprijanto, memberikan arahan untuk mendorong implementasi Undang-Undang Bangunan Gedung (UU BG) dalam setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam pemaparannya, beliau menyebutkan bahwa sampai saat ini, masih terdapat tiga kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung. Bahkan, apabila diperhatikan lebih lanjut, masih banyak jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum memiliki perangkat implementasi Perda Bangunan Gedung seperti peraturan penyelenggaraan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan, dan Pendataan Bangunan Gedung yang komprehensif. Harapannya, dengan adanya perangkat tersebut, ada jaminan akan pembangunan yang andal, dan lebih dari itu, dapat menjadi kontrol terhadap pesatnya pembangunan serta masuknya investor yang tidak mengindahkan kekayaan lingkungan dan budaya setempat.

Direktur BPB berharap melalui pertemuan ini, berbagai instansi yang terlibat dan berpengaruh dalam penyusunan peraturan daerah setempat dapat terdorong untuk menerapkan perangkat tersebut. Dengan demikian, masing-masing pembangunan daerah diharapkan dapat tetap mempertahankan kearifan lokal dan identitas yang seharusnya dijaga oleh setiap daerah yang bersangkutan.

Artikel oleh Daniel Jiang

.

Taking place in Banyuwangi, The Work Force of Building and Environment Development in East Java under the Directory of Building Development, Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia, held an Educational Campaign of Building and Environment Development for numbers of related instances in East Java. Opening the Technical Consultation on August 2nd, 2018, the Director of Building Development, Iwan Suprijanto, advised on implementing Building Regulations in every single regency and city in East Java.

In his presentation, the director mentioned that there are still three regencies/cities in East Java yet to have their own Local Building Regulations. Moreover, many of the regions still do not have the implementation tools for the Local Building Regulations such as the execution regulations, Functionality Certification for buildings, and comprehensive Building Data Collection. It is hoped that with the presence of these tools, there could be a warranty of reliable development, moreover, a control over the rapid growth of development and incoming investors that do not respect the richness of the local culture and environment.

The Director of Building Development expected that through this gathering, every instance that is involved and influential in the making of the regulation could be encouraged to implement these tools. With it, each local development is expected to sustain its local wisdom and identity which should actually be safeguarded by the related region.

Written by

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
background color : #CCCC
X